Gambaran Umum

Latar BelakangDasar Hukum

Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri kepemerintahan yang baik (Good Governance). Didasari hal itu, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat senantiasa harus memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat yang berada dalam euphoria reformasi, demokrasi, desentralisasi, otonomi daerah juga penegakan HAM, oleh karena itu peningkatan kualitas pelayanan masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan oleh semua jajaran pemerintah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi daerah adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah.

Perizinan merupakan pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Kenyataan yang terjadi saat ini hubungan antara pemerintahan dan masyarakat dalam hal perizinan belum optimal, karena pelayanan perizinan yang dilakukan pemerintah oleh masyarakat seringkali dinilai berbelit-belit, tidak memiliki prosedur yang jelas, tidak transparan, waktu penyelesaian tidak jelas dan ketidakjelasan biaya yang harus dikeluarkan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di bidang perizinan, pemerintah Kabupaten Majalengka membentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam hal ini Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka berkomitmen untuk melaksanakan  pelayanan perizinan yang cepat, tepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya pelayanan perizinan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Majalengka merupakan instansi yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan perizinan di Kabupaten Majalengka sesuai perundang–undangan yang berlaku dengan melaksanakan koordinasi bersama dinas, badan teknis di Kabupaten Majalengka.

Sejarah pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka, berawal dari keinginan pemerintah Kabupaten Majalengka untuk memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan perizinan secara maksimal yaitu dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu (BPT) pada bulan Maret 2008  melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka. Namun dalam perkembangannya sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dimana terjadi perampingan perangkat daerah maupun susunan organisasi lembaga teknis daerah maka Badan Pelayanan Terpadu dan Kantor Penanaman Modal kabupaten Majalengka digabung sehingga nomenklaturnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal pada bulan Desember 2009 sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Oraganisasi Perangkat daerah Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka :

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  4. Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
  5. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  6. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tantang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan IMB dan Retribusi IMB di Kabupaten Majalengka.
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Majalengka.
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Angkutan Orang Dalam Trayek dan Retribusi Izin Trayek di Kabupaten Majalengka.
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka.
  12. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Administrasi Penanaman Modal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
  13. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Majalengka.
  14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kabupaten Majalengka.
  15. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>