Tugas pokok dan Fungsi

Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Badan Pelayanan Perzinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

Kewenangan

  1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Majalengka, Perizinan yang diselenggarakan oleh BPPTPM dan ditandatangani oleh Kepala BPPTPM terdiri dari 53 jenis perizinan non retribusi dan 6 jenis perizinan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
  2. Penyelenggaraan perizinan tersebut meliputi pemberian, penolakan, pengawasan dan pencabutan izin.
  3. Pelaksanaan penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud meliputi pembuatan baru, perubahan, perpanjangan/herregistrasi/daftar ulang, pemberian salinan, pembatalan, penolakan, pembekuan perizinan dan legalisasi izin.
  4. Penyelenggaraan penanaman modal meliputi fasilitasi, penyediaan dan pemberian informasi, pengelolaan perizinan dan penanganan pengaduan.
  5. Kepala BPPTPM mengkoordinasikan SKPD Teknis yang berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal.
  6. SKPD teknis yang berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal maupun SKPD teknis yang berkaitan secara teknis atas penyelenggaraan penanaman modal bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengawasan teknis sesuai bidangnya.
  7. Kewenangan Kepala BPPTPM dalam penandatanganan perizinan dikecualikan bagi perizinan sebagai berikut: Izin Prinsip, Izin Lokasi, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Pertambangan dengan luas diatas 5 Ha dan Izin Tempat Usaha Minuman Ber-alkohol.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>