Prosedur dan mekanisme perijinan

Prosedur PerijinanMekanisme Perijinan

Secara singkat prosedur penyelesaian pelayanan yang dilaksanakan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka mulai dari proses permohonan masuk sampai dengan pengambilan surat keputusan adalah sebagai berikut :

  1. Pemohon mengambil formulir dan mendapatkan informasi persyaratan di petugas informasi/front office.
  2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
  3. Formulir dan berkas persyaratan disampaikan ke loket pelayanan.
  4. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dengan ketentuan apabila sesuai dengan persyaratan, petugas memberikan resi penerimaan berkas dan melakukan registrasi permohonan.
  5. Bagi pemohon yang mewakilkan agar melampirkan surat kuasa, ditandatangani dan bermaterai.
  6. Petugas pelayanan mengembalikan berkas permohonan dan persyaratan kepada pemohon apabila persyaratan tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan.
  7. Berkas yang telah diregristasi oleh petugas pelayanan kemudian diteruskan kepada petugas pengolahan untuk memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan perizinan.
  8. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan pemrosesan, berkas dikembalikan kepada pemohon.
  9. Apabila hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan tanpa pemeriksaan lapangan dan/atau pengkajian oleh Tim Teknis, naskah izin dan atau non izin dapat diproses untuk ditandatangani oleh Kepala Badan.
  10. Apabila hasil verivikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan administrasi tetapi memerlukan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian oleh tim teknis, maka tim teknis melakukan pemeriksaan atau pengkajian yang dikoordinasikan oleh bidang pelayanan.
  11. Tim Teknis membuat laporan hasil pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian dilengkapi dengan berita acara kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada Kepala OPD yang bersangkutan.
  12. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian dinyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan membuat surat penolakan atas permohonan tersebut.
  13. Apabila berdasarkan pemeriksaan lapangan dan atau pengkajian dinyatakan bahwa berkas memenuhi persyaratan, Kepala Badan menandatangani izin dan atau non iz
  14. Perizinan yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan disampaikan kepada petugas administrasi, selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ).
  15. Pemohon mengambil Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) dan membayar retribusi di loket pembayaran/bank yang telah disediakan.
  16. Berdasarkan bukti pembayaran dan atau resi penerimaan berkas yang telah diregristasi, pemohon mengambil perizinan ke loket pengambilan pada bidang administrasi.

Naskah/penolakan izin dan atau non izin yang sudah ditandatangani diserahkan oleh bidang administasi kepada pemohon

bpptpmdurijin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>